Banyak kekhawatiran yang mulai muncul ke permukaan sebagai efek pelaksanaan otonomi daerah, semisal membengkaknya belanja aparatur dibandingkan belanja untuk publik dalam APBD, kurang tanggapnya pemerintah daerah akan keinginan kemajuan pembangunan di daerah yang penanganannya tidak adil antara satu dengan yang lainnya.
Ada lagi fenomena yang tidak kalah serunya di daerah dimana jabatan kepala daerah, beberapa kepala dinas vital serta kepala DPRD nya adalah masih dalam satu lingkup klan keluarga. Hal ini mengingatkan kita seperti halnya pada saat jaman dahulu (jaman kerajaan) dimana pucuk pimpinan dikendalikan oleh satu keluarga besar. Aturan yang masih bisa diakali membuat di beberapa daerah prosesi pergantian kepala daerah seperti hanya berkutat dari sang bapak, kemudian tongkat estafetnya di berikan kepada istri, dan setelah mapan sang anaklah yang akan menerima tongkat estafet berikutnya untuk menjadi kepala daerah. bukan hanya itu,beberapa kepala dinas vital dan lembaga legislatif pun dikuasai oleh kerabat, sehingga seolah olah daerah tersebut sudah menjadi hak keluarga "x" secara turun temurun dan aman dari segi peraturan.
Akan kah indonesia akan kembali menjadi negara kerajaan seperti jaman Majapahit, Singosari dan Blambangan, mari kita saksikan bersama-sama ??
Tidak ada komentar:
Posting Komentar